Peta kadaster menampilkan deskripsi spasial lahan bingkisan batas-batas yang mendefinisikan lokasi, bentuk dan ukuran bidang tanah dalam konteks sistem geodetik regional atau nasional posisi. Mereka juga mengandung identifikasi paket unik untuk membangun link ke informasi lahan kepemilikan.

Ketika dipelihara secara real-time, peta kadaster dapat berfungsi sebagai basis untuk sistem hak milik yang dapat diandalkan. Surveyor kadaster didirikan kota-kota, banyak, akses jalan, kereta api, kanal dan plot kota. Hari ini, dengan sistem penentuan posisi global, surveyor yang menandai baru asli tanah-klaim pemukiman dan taman nasional untuk menambah batas-batas provinsi, wilayah dan internasional yang ada.

Foto digital berfungsi sebagai basis yang sangat baik atas mana data batas kadaster dapat digambarkan. Kombinasi gambar digital dan data batas kadaster menyediakan alat visual dan manajemen yang kuat untuk Sistem Informasi Tanah (LIS) atau Sistem Informasi Geografis (SIG).



Para LIS / GIS dapat lebih ditingkatkan dengan catatan deskriptif, seperti kepemilikan yang sah atas tanah, tanah penilaian, properti-catatan pajak, deskripsi batas, zonasi, tanah-cover informasi, infrastruktur sipil, jaringan transportasi dan komunikasi rute. Beberapa tema informasi spasial dapat langsung diekstraksi dengan digitalisasi atas latar belakang gambar.

Hukum Survei

Sebuah survei hukum menetapkan batas-batas resmi menentukan sejauh mana kepemilikan seseorang, atau hak lainnya atas tanah. Kata "tanah" mencakup sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan, seperti sumber daya minyak bumi dan mineral, yang di dalam atau di tanah. Survei ini terdiri dari dua bagian:

Survei Kadastral menangani salah satu aspek yang paling tua dan paling dasar dari masyarakat-kepemilikan manusia dari tanah. Mereka adalah survei yang menciptakan, menandai, mendefinisikan, menelusuri kembali, atau membangun kembali batas-batas dan subdivisi dari tanah publik dari setiap country.They tidak seperti survei ilmiah yang bersifat informatif, yang dapat diubah karena ketersediaan informasi tambahan atau karena perubahan kondisi atau standar akurasi. Meskipun survei kadaster menggunakan metode ilmiah dan pengukuran yang tepat, mereka didasarkan atas hukum dan bukan pada ilmu pengetahuan.

"Pernyataan pada kadaster" ini yang telah disetujui oleh Federasi Internasional Surveyor (FIG, 1995) memberikan definisi yang berlaku umum dari kadaster dan hubungan ke peta kadaster sebagai berikut:

Kadaster adalah biasanya sebidang berbasis, dan up-to-date tanah sistem informasi yang berisi catatan kepentingan dalam tanah (misalnya hak, batasan dan tanggung jawab). Ini biasanya mencakup deskripsi geometris bidang tanah terkait dengan catatan lain yang menjelaskan sifat kepentingan, kepemilikan atau kontrol dari kepentingan-kepentingan, dan sering nilai paket dan perbaikan nya.

Pernyataan Gambar menyatakan bahwa bidang tanah ditentukan oleh batas-batas formal atau informal menandai batas lahan yang dimiliki untuk digunakan eksklusif oleh individu dan kelompok tertentu individu (misalnya keluarga, perusahaan, dan kelompok masyarakat). Setiap paket diberi kode unik atau pengidentifikasi paket, seperti alamat, co-ordinat, atau sejumlah banyak ditampilkan pada rencana survei atau peta.

Indeks grafis dari paket, yang dikenal sebagai peta kadaster, menunjukkan lokasi relatif dari semua persil dalam suatu wilayah. Peta kadaster umum berkisar dari skala 1:500 menjadi 1:10.000. Diagram skala besar atau peta yang menunjukkan dimensi paket yang lebih tepat dan fitur (bangunan misalnya, unit irigasi, dll) sering disiapkan oleh survei kadaster untuk setiap paket berdasarkan survei tanah dan foto udara. Informasi dalam file tekstual atau atribut dari kadaster, seperti nilai tanah, kepemilikan, atau penggunaan, dapat diakses oleh kode-kode paket yang unik ditampilkan pada peta kadaster, sehingga menciptakan suatu kadaster lengkap.


Yang penting, sistem kadaster tidak tujuan itu sendiri. Tujuan utama mereka saat ini adalah untuk mendukung sistem kepemilikan lahan yang melindungi hak-hak tanah melalui pengakuan publik dan rekaman, dan mendukung pasar tanah efektif yang memungkinkan hak atas tanah untuk diperdagangkan efisien dan efektif. Itulah mereka mengizinkan hak atas tanah untuk dibeli, dijual, digadaikan dan disewakan. Keberhasilan sistem kadastral merupakan fungsi dari seberapa baik mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang luas, baik kompleksitas kerangka hukum maupun kecanggihan teknis dari survei kadaster atau peta kadaster.

Batas bingkisan paling didefinisikan dengan tanda stabil atau fitur yang terlihat di tanah, yang dapat alami atau buatan. Mereka dapat diwakili oleh garis-garis pada peta, sering digambarkan oleh bantalan atau azimuths dan jarak, atau dengan koordinat. Jika representasi di peta memiliki prioritas hukum atas tanda di lapangan dalam kasus sengketa, tuntutan untuk akurasi survei biasanya lebih tinggi daripada jika terjadi adalah sebaliknya. Demarkasi fisik di lapangan adalah penting karena memberikan pemberitahuan sebenarnya dari batas-batas untuk pemilik tanah.

Demarkasi dan deliniasi batas-batas adalah bagian dari survei kadaster yang ditujukan untuk menentukan paket itu di tanah dan mengamankan bukti untuk pembentukan kembali batas jika hilang. Sebagai biaya survei kadaster relatif tinggi, persyaratan teknis demarkasi dan deliniasi (misalnya akurasi dan survei metodologi) harus mencerminkan faktor-faktor seperti nilai tanah, risiko sengketa tanah dan kebutuhan informasi dari pengguna kadaster tersebut.

Unit spasial dasar dalam kadaster dikenal sebagai bingkisan. Paket A dapat didefinisikan dalam banyak cara tergantung pada tujuan dari kadaster tersebut. Misalnya, daerah dengan jenis tertentu dari penggunaan lahan dapat dianggap bingkisan dalam beberapa sistem, di lain itu didefinisikan sebagai daerah eksklusif dikuasai atau dimiliki oleh seorang individu atau sekelompok individu (misalnya keluarga atau korporasi). Dalam beberapa sistem properti dapat terdiri dari beberapa bidang tanah yang dapat didistribusikan ke daerah kecil seperti desa. Fleksibilitas dalam definisi memungkinkan untuk mengadaptasi sistem kadaster dengan kebutuhan tertentu dan dengan demikian juga menyesuaikan biaya pendaftaran. Jika, misalnya, tujuannya adalah terutama untuk melindungi penggunaan lahan yang sedang berlangsung tradisional, paket yang lebih besar mewakili kepentingan umum dapat didefinisikan sebagai dasar untuk sistem.

Survei kadaster biasanya dilakukan menggunakan metode survei tanah. Sebuah metode murah dan sederhana adalah dengan menggunakan tabel pesawat atau kotak kaset dan optik. Metode yang lebih canggih termasuk penggunaan pengukuran jarak peralatan elektronik atau "Total Stations", yang biasanya memberikan akurasi yang lebih tinggi. Posisi pemasangan satelit menggunakan Global Positioning System (GPS) yang diperkenalkan lebih dan lebih dan menjanjikan untuk memberikan akurasi yang tinggi dengan biaya yang relatif rendah di masa depan.

Survei kadaster juga dapat dilakukan dengan menggunakan foto udara. Hari ini akurasi tinggi dapat diperoleh dengan menggunakan metode fotogrametri analitis. GPS juga dapat digunakan untuk mengurangi biaya membangun pengendalian tanah. Jenis lain dari peta atau gambar seperti orthophotos atau hasil cetak foto yang diperbesar dapat digunakan untuk mengurangi biaya di daerah khusus, terutama jika pendekatan sistematis yang digunakan. Citra satelit hari ini hanya dapat digunakan secara efektif di daerah dengan perkebunan sangat besar dan medan terbuka dan dalam skala yang lebih kecil dari 1:25,000, sedangkan peta kadaster yang paling perlu memiliki skala yang lebih besar (1:500 menjadi 1:10.000) tergantung pada ukuran paket. Komputerisasi sistem pemetaan dan sistem informasi geografis mengurangi pentingnya peta fisik yang mendukung basis data grafis. Yang terakhir ini jauh lebih fleksibel untuk lingkungan multi-user, multi-tujuan.

Ini memberi kita senang untuk memberikan layanan kelas dunia di bidang ini dan itu kami berusaha untuk tetap berkomitmen untuk klien kami dengan solusi ekonomis untuk hampir semua kebutuhan mereka.

sumber : gambar http://www.spaceage.co.in

- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  (Kanwil BPN)  Jawa Timur menyiapkan perayaan Hari Agraria Nasional yang jatuh pada 24 September 2013 mendatang yang akan akan dipusatkan di Jawa Timur itu akan mewujudkan 13 program prioritas.

Kakanwil BPN Jawa Timur, Deddy Setiady  dalam pengarahan khusus kepada 39 Kepala Kantor pertanahan dan para kepala bidang mengatakan peringatan Hari Agraria Nasional akan menjadi acara monumental pembuktian pelayanan BPN yang terbaik bagi rakyat.

"Saya menginginkan seluruh para kepala bidang dan para kepala kantor pertanahan itu memahami bahwa endingnya 13 prioritas Kanwil BPN Jawa Timur itu mampu memberikan sumbangsih yang terbaik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," kata Kakanwil BPN Jatim dalam siaran pers yang diterima, Kamis.

Menurut dia, pengarahannya dilakukan dalam rangka pemantapan 13 prioritas Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan persiapan menyambut Hari Agraria Nasional tanggal 24 September 2013.

Kakanwil BPN Jatim  selanjutnya merinci 13 prioritas tersebut. Pertama, legalisasi aset (prona, redistribusi), legalisasi aset  lintas sektor, (UKM, Nelayan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tahun 2013 harus digenjot pelaksanaannya, karena sebagai komitmen kuat terhadap instruksi Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2013.

"Saya sudah evaluasi barusan ternyata pada 1 Juni mereka mampu menyelesaikan lebih dari 40 persen, saya katakan sama para kepala kantor kalo ada yang bisa lebih dari 40 persen saya akan berikan penghargaan, dan saya minta kepada mereka pada bulan September minggu kedua mampu mencapai 90 persen," jelasnya.

Kedua, penyelesaian sengketa konflik pertanahan dengan mengedepankan mediasi untuk mencari penyelesaian "win-win solution". Ketiga, harus tetap menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan, seluruh kantor pertanahan harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Keempat, meningkatkan koordinasi dengan BUMN di propinsi Jawa Timur dalam rangka identifikasi, penataan dan legalisasi asset tanah BUMN  yang tersebar di Jawa Timur. 

Kelima, menjaga hubungan baik dengan muspida (Polda, Kodam, Kejati) dan instansi vertikal lainnya yang ada di propinsi Jawa Timur. Keenam, menjaga hubungan baik dengan partner kerja BPN (notaris/PPAT) dalam rangka mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, tepat dan transparan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Ketujuh, memberikan prioritas dalam legalisasi aset tanah milik negara (pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota) dan Badan Sosial Keagamaan yang ada di Propinsi Jawa Timur.

Kedelapan, meningkatkan kekompakkan (team work) bagi seluruh pegawai (pejabat, staf) yang selama ini telah terjalin dalam mewujudkan Sapta Tertib Pertanahan. Kesembilan,  konsisten terhadap aturan dan optimalisasi pelayanan pertanahan, seluruh perangkat dan payung hukum, dan SPOPP sudah ada, tolong jalankan itu semua. Kesepuluh, implementasi Komputerisasi Kantor Pertanahan berbasis Web. Prioritas "ring 1" (Kantor Pertanahan Surabaya 1, Surabaya 2, Kabupaten  Sidoarjo, dan  Kabupaten Gresik).

Kesebelas, meningkatan pelayanan pertanahan cepat, tepat dan transparan dan akuntabel. Keduabelas, mengawal pembangunan dan pengembangan kawasan Industri di Propinsi Jawa Timur. Ketigabelas, membangun model tata kelola administrasi kantor pertanahan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dilingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah yang dinilai telah dapat memberikan respon yang baik dan cepat atas berbagai pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).  Selain sebagai instansi pemegang rekor pemberi respon tercepat, dengan tenggang waktu penjelasan tindak lanjut kurang dari satu jam, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia juga dinilai mampu menyelesaikan secara baik beberapa keluhan masyarakat atas kinerja Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto dalam suratnya Nomor: B-076/UKP-PPP/02/2013, tanggal 25 Februari 2013 yang disampaikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga.

Seperti diketahui, sebagai upaya peningkatan partisipasi publik dalam proses pengawasan dan pengendalian pembangunan dan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Open Government Indonesia (OGI), UKP4 telah menerapkan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Layanan ini dapat diakses melalui situs web http://lapor.ukp.go.id, SMS 1708 serta aplikasi smartphone Blackberry, Android dan iPhone. Ketersediaan layanan ini mengundang berbagai laporan, keluhan, dan permintaan informasi dari masyarakat yang berharap ditanggapi secara lebih cepat dan akurat dari Kementerian/Lembaga.

Saat ini LAPOR menerima lebih dari 12.000 laporan masyarakat setiap bulannya. Setelah diverivikasi dan divalidasi, laporan segera diteruskan secara elektronik kepada Kementerian/Lembaga yang terkait melalui pejabat penghubungnya. Khusus untuk pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang terkait dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berjumlah 10 laporan dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti dengan baik.