18
MEI
2015

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, melantik empat Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Lantai VII Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (18/05).

Pejabat yang dilantik adalah Ir. H. Doddy Imron Cholid, MS. sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN, Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. sebagai Dirjen Pengadaan Tanah pada Kementerian ATR/BPN, Bambang Tri Suryo Binantoro, S.H., M.Si. sebagai Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah pada Kementerian ATR/BPN, dan DR. Ir. Yuswanda A. Temenggung. CES, DEA sebagai Inspektur Jenderal pada Kementerian ATR/BPN.

Dalam sambutannya Ferry mengatakan bahwa pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama harus dilakukan melalui seleksi terbuka. Namun, dalam rangka percepatan dimungkinkan untuk mengisi jabatan tersebut melalui mekanisme pengukuhan, terutama bagi jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang relative sama dalam struktur organisasi yang baru seperti Dirjen Penataan Agraria (Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan, Dirjen Pengadaan Tanah (Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum), Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah (Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan), serta Inspektur Jenderal (Inspektur Utama).

“Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian dan Lembaga,” jelas Ferry.

Ferry juga menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah diterbitkan. 
Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan masih tetap, tidak ada perubahan dengan harapan agar serapan anggaran tidak terganggu. “Selain itu diharapkan kedepan, tidak ada lagi Kanwil Kelas I, II dan III. Semuanya sama,” tegas Ferry.

• Sebelum melakukan transaksi, pastikan untuk mengecek keaslian sertifikat lembaga terkait, yakni Badan Pertanahan Nasional setempat. Biasanya untuk mengecek keabsahannya ada biaya sekitar Rp 50.000,- Jika kavling yang akan dibeli belum bersertifikat, coba lakukan pengecekan bukti kepemilikan dan riwayat kavling tersebut pada kelurahan atau kantor kecamatan setempat, serta bukti batas lahannya.

• Saat melakukan proses transaksi, pastikan agar menganut asas terang dan tunai, dimana jual beli tersebut selain dicatat dengan kuitansi bermeterai, juga melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB), ditambah juga harus dilegalisir dengan akta jual beli (AJB) yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Biaya yang dikenakan untuk AJB berkisar 0,5% sampai 1 % dari NJOP.

• Untuk memproses balik nama, Anda bisa memilih mengurusnya sendiri dengan datang langsung ke Badan Pertanahan Nasional setempat, melalui PPAT di kantor kecamatan atau bisa juga dengan menggunakan jasa notaris.

• Jika proses dilakukan sendiri, dokumen yang perlu dibawa ke Badan Pertanahan adalah Surat Pengantar dari PPAT, sertifikat asli, AJB, identitas diri penjual dan pembeli atau kuasanya (jangan lupa melampirkan foto copy KTP), bukti pelunasan SSBBPHTB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), dan bukti pelunasan SSP PPh (Surat Setor Pajak Pajak Penghasilan), jika belum memiliki SPPT, maka perlu keterangan dari lurah/kepala desa terkait.

• PPAT menyerahkan berkas AJB ke kantor pertanahan untuk keperluan balik nama sertifikat. Berkas yang diserahkan yakni surat permohonan balik nama dengan ditandatangani oleh pembeli, akta jual beli, sertifikat, KTP pembeli dan penjual, bukti pelunasan pembayaran PPh dan bukti pelunasan pembayaran BPHTB. Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatanganinya akta jual beli tersebut. Normalnya, dalam waktu 14 hari pembeli sudah dapat mengambil sertifikat yang sudah berganti nama. Biaya balik nama pun bervariasi tergantung luas tanah dan pajak (rumusnya Rp 50 ribu ditambah 1 per mil NJOP).

• Hati-hati! Beberapa kasus dapat muncul akibat proses jual beli tanah. Untuk itu sebaiknya Anda harus memastikan bahwa tanah yang akan dibeli tidak dalam status sengketa atau sedang jadi agunan hutang. Begitupun jika Anda membeli tanah warisan, pastikan semua ahli warisnya menandatangani dan hadir dalam pembuatan AJB. Jika ada yang tidak hadir, bisa menuliskan surat kuasa di depan notaris.

Bertempat di Gedung DPD RI, Kamis (16/02) diselenggarakannya Rapat Konsultasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Hadir pada acara tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, beserta jajaran dan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Farouk Muhammad beserta jajaran.

Dalam menindaklanjuti beberapa hal yang disampaikan oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD RI berkaitan dengan  permasalahan tanah di Jawa Timur, Riau dan,  Jambi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN memberikan report tentang progress dan penanganannya  dan juga menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan  yang sudah dikeluarkan. “Hak komunal bagi masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat adat dan juga masyarakat yang tinggal lebih dari 10 tahun baik di kawasan kehutanan maupun perkebunan yang tidak punya ruang hidup lagi di tempat lain, itu  merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tanah,” ujar Ferry.

Berkaitan dengan adanya beberapa gugatan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN oleh perusahaan-perusahaan karena telah menetapkan tanah terlantar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN mengatakan “bahwa hal tersebut tidak menghalangi langkah Kementerian Agraria dan Tata ruang/BPN untuk tetap mengeluarkan kebijakan tanah terlantar dalam rangka mendukung kehidupan masyarakat karena yang kita selamatkan adalah hak hidup masyarakat”.

Wakil Ketua DPD RI mengatakan siap mendukung langkah-langkah yang sedang dan akan diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sehingga permasalahan tanah ini dapat segera diselesaikan. 

sumber :http://www.bpn.go.id