Integrasi urusan agraria-pertanahan dengan penataan ruang dalam satu kementerian bukanlah ahistoris, melainkan telah mendasarkan pada amanat konstitusi dan relevan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agraria-pertanahan dan penataan ruang selama ini merupakan urusan yang terpisah meski satu sama lain sangat terkait. Regulasi yang mengaturnya, kebijakan politik yang menaunginya, dan kelembagaan yang menanganinya juga berbeda. Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mengintegrasikan keduanya dalam satu kementerian, yakni Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Meski demikian, hampir dua tahun kementerian ini terbentuk, kebijakan dan bentuk integrasi kedua urusan ini belum menampakkan wujudnya. Atau janganjangan salah satu pertimbangan pergantian menteri ATR/BPN ini adalah kegagalan atau belum berhasilnya mengintegrasikan kedua urusan dalam satu kementerian.

Urgensi integrasi

Penyatuan bidang keagrariaan, tata ruang, dan pertanahan dapat dibaca sebagai upaya menata kelembagaan yang berlandaskan pada konstitusi dan regulasi dalam pengelolaan agraria dan sumber daya alam, visi dan misi pemerintah, serta kebutuhan dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang keagrariaan-pertanahan dan tata ruang. Pengintegrasian BPN dengan Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan perubahan paradigma dalam melihat sumber daya agraria.

Jika awalnya agraria-pertanahan dipahami sebagai persilpersil tanah, melalui kelembagaan yang baru dipahami sebagai kondisi, status, dan fungsi hubungan antarpersil yang membentuk sebuah poligon yang saling memengaruhi yang kemudian disebut sebagai ruang. Sumber daya agraria dengan matra utama tanah merupakan ruang hidup bagi penduduk. Untuk itu, pengaturan penguasaan dan pemilikan atas agraria-tanah harus selaras dan serasi dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Berkaitan dengan konsep ruang dan agraria, ternyata "agraria" dalam UUPA hakikatnya sama dengan pengertian "ruang" dalam UU Penataan Ruang (Hutagalung, 2015). Bumi, air dan kekayaan alam adalah makna agraria secara konstitusi yang inheren dengan makna ruang dalam UU Penataan Ruang.

Dalam perspektif land management, terintegrasinya land tenure, land use, land value, dan land development yang didukung dengan land information infrastructures dan dibingkai melalui land policy yang tepat merupakan prasyarat terwujudnya pembangunan berkesinambungan(Enemark, et al, 2005). Dalam konteks ini, terintegrasinya agraria-pertanahan dengan tata ruang adalah prakondisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Instrumen integrasi

Urusan keagrariaan-pertanahan yang meliputi pengukuran dan pemetaan kadastral, penatagunaan tanah, pengaturan hubungan hukum subyek dan obyek hak, penguatan hak dan pemberdayaan masyarakat, land reform, pendaftaran tanah hingga penyelesaian sengketa dan konflik selama ini "hanya" memperhatikan dan mempertimbangkan tata ruang. Sementara itu, penyelenggaraan penataan ruang, baik pada level perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang, masih menafikan aspek-aspek keagrariaan-pertanahan, terutama penguasaan dan pemilikan tanah.

Makna yang inheren antara 'agraria' dan 'ruang' merupakan entry point integrasi pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah (land tenure) dengan penggunaan dan pemanfaatan ruangnya. Titik masuk ini perlu diakselerasi melalui beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan urusan agraria-pertanahan dan tata ruang.

Pertama, one map policy. Kebijakan satu peta multiguna mesti berupa informasi geospasial dasar yang berbasiskan persil-persil tanah (parcel based). Informasi spasial dan tekstual berkenaan bidang-bidang tanah mampu mengumpan terintegrasinya urusan agraria-pertanahan dengan tata ruang untuk berbagai keperluan pembangunan.

Kedua, neraca penatagunaan tanah, yakni perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan RTRW. Neraca ini meliputi neraca perubahan, neraca kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW, dan prioritas ketersediaan tanah. Instrumen ini sangat representatif untuk digunakan dalam berbagai urusan pembangunan wilayah yang mensyaratkan terintegrasinya urusan agraria-pertanahan dan tata ruang.

Ketiga, konsolidasi tanah, merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang sekaligus berperan dalam penataan kawasan. Apabila ini diimplementasikan, secara otomatis konten pertanahan dan tata ruang akan terintegrasi mengingat penataan kawasan ini berbasiskan pada informasi spasial dan tekstual bidang-bidang tanah.

Ketiga instrumen di atas dapat dioperasionalisasikan dan dipatuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah (yang mempunyai otoritas dalam penataan ruang) jika dibingkai dalam regulasi setingkat peraturan presiden. Dalam hal ini Kementerian ATR/BPN akan secara apik memerankan dua kakinya, satu kaki untuk urusan pertanahan yang dioperasionalisasikan oleh Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan dan satu kaki untuk urusan tata ruang yang menjadi otoritas pemerintah daerah.

Apabila ini dapat dilakukan, integrasi urusan agraria-pertanahan dan tata ruang akan segera diwujudkan demi pembangunan berkelanjutan. Pergantian Menteri ATR/Kepala BPN merupakan momentum yang tepat untuk membumikan integrasi agraria-pertanahan dan tata ruang.

Denpasar – DirekturJenderal Tata Ruang, Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP mengatakan, bahwa RDTR harus jadi champion di Direktorat Jenderal Tata Ruang. Alih-alih membicarakan totalitas dan kualitas dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ada, Indonesia saat ini masih focus pada jumlah karena RDTR masih minim dari segi kuantitas. “Dengan kegiatan kali ini, kita semua harus bisa mempelajari RDTR Jakarta, RDTR Medan, dan RDTR Bandung.

Kita harus mempelajari secara konsep dan harus bisa memahami secara garis besar mengenai RDTR. Jadi jika diberi unjuk RDTR Jakarta misalnya, teman-teman harus bisa membaca dan menjelaskan RDTR tersebut dengan jelas.” tuturnya, Senin (16/5).

Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Dalam Penyusunan RDTR dimaksudkan sebagai sarana penyegaran bagi aparatur pemerintah terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi yang sesuai prinsip-prinsip dan kaidah perencanaan yang baik, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang.

“Semua kota metropolitan, semua ibukota Provinsi harus selesai RDTRnya. Ibukota provinsi wajib ada RDTRnya. Jika belum bisa terpenuhi semua, paling tidak, secara keseluruhan beberapa kota metropolitan harus ada RDTRnya karena dinamika ekonomi berada disana. Karena sering kita hadapi adanya anggapan bahwa tata ruang menghambat datangnya investor.”Ujar Dirjen Tata Ruang pada sesi pembukaan.

Acara ini terselenggara mulai dari tanggal 16-20 Mei 2016 di Bali. Materi Pengembangan Kapasitas SDM Dalam Penyusunan RDTR meliputi: Arahan dan Diskusi dengan Direktur Jenderal Tata Ruang, Overview Peraturan Bidang Tata Ruang, Review RDTR dan PZ (Permen PU 20/2011) dengan Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP dan Dr.Petrus Natalivan, ST. MT,Guru besar Planologi ITB sebagai narasumber. Lalu pada dua hari berikutnya, secara berturut-turut peserta dibagi menjadi dua kelas dengan materi pengembangan Proses Teknis Penyusunan RDTR dan Proses Teknis Penyusunan PZ.

“Sejak tahun 2011 tidak ada lagi pelatihan mengenai PZ. Kebanyakan saat ini hanya meng-copy paste dari yang sudah ada. Kami secara akademik memberikan arahan, dan memperbaiki kekeliruan yang ada. Ini merupakan kesempatan emas bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk memperbaiki Peraturan yang  didalamnya terdapat kekeliruan atau ketidaklengkapan dan mengganti pedoman menjadi Pedoman ATR bukan lagi Pedoman Kemen PU,” ujar Denny Zulkaidi di sela materi pengembangan SDM.

Habib Subagio dari BIG juga memberikan materi Sistem Informasi Geografis dalam Penyusunan RDTR. Selain itu pengembangan SDM ini juga dilengkapi dengan Sharing Pengalaman Daerah dalam Penyusunan RDTR dan PZ serta implementasinya: Persoalan dan lesson learned dengan Narasumber dari Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Denpasar; ada juga Sharing Pengalaman Daerah dalam Proses Persetujuan Substansi: Persoalan dan Lesson learned dengan Narasumber dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur sebelum kegiatan ini ditutup.

sumber :  http://www.bpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/usaha-ditjen-tata-ruang-dalam-percepatan-penyusunan-rdtr-63025

Akhirnya Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertipikat Hak Atas Tanah.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia dengan menggunakan sistem KKP yaitu Komputerisasi Kantor Pertanahan Pasal 2 ayat (1).

Dengan di aturnya sistem KKP di Peraturan Menteri ini secara langsung dapat diartikan bahwa sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan ( KKP ) yang selama iini digunakan pada proses Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan telah mempunyai dasar hukum dalam penggunaan aplikasi dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Pada Peraturan Menteri ini juga di atur mengenai bentuk blangko sertipikat tanah yang nantinya hanya 1 lembar saja yang antara lain memuat mengenai Subyek dan Obyek mengenai tanah dan Foto Pemilik tanah juga ditampilkan dalam blangko sertipikat yang baru ini.

Untuk selengkapnya silahkan baca di link dibawah ini 

IP4T, adalah kependekan dari Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Program ini merupakan salah satu program dari Kantor Pertanahan. Program ini bukan Program seperti Larasita dan Prona yang bisa  menghasilkan produk Sertipikat Tanah,  program ini adalah merupakan pintu masuk untuk kedua program tadi. Akan tetapi melalui Program ini sebidang tanah akan menjadi tercatat dan diakui penggunaannya oleh Kantor Pertanahan walaupun hanya sekedar peta bidang tanah yang terselip dalam sebuah peta besar ataupun berupa data base penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tahun 2016 mendapat proyek IP4Tsebanyak 2500 bidang yang terletak di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Pada hari selasa tanggal 1 Maret 2016 dilaksanakan Sosialisasi Proyek IP4T bertempat di Balai Desa Panceng yang diikuti oleh peserta obyek IP4T di 2 RW.